Syarat dan Prosedur Mendirikan PT Perorangan

PT Perorangan ialah salah satu tipe PT yang bisa dijadikan kendaraan untuk aktivitas bisnis yang penuhi kriteria usaha mikro serta kecil.

Walaupun pendirinya cuma 1 orang, hendak namun butuh digarisbawahi kalau PT perorangan statusnya senantiasa badan hukum sama semacam PT yang sepanjang ini kita tahu dengan terdapatnya minimun 2 pendiri serta pemegang saham( berikutnya diucap PT biasa). Status PT perorangan selaku badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP Nomor. 8 Tahun 2021. Buat pendirian PT Perorangan Anda dapat memakai layanan Easybiz dengan memperoleh dokumen selaku berikut:

• Pemesanan Nama PT
• Sertifikat Statment Pendirian
• NPWP Perusahaan
• No Induk Berupaya( NIB)
• Sertifikat Standar( bila dibutuhkan)

Amati Layanan PT Perorangan

Kalian telah memiliki bisnis serta bernazar buat mendirikan PT biar nampak lebih handal serta memiliki badan hukum. Industri berupa PT banyak diseleksi sebab statusnya badan hukum sehingga terdapat pembelahan tanggung jawab serta harta antara owner industri serta perusahaannya.

Tetapi ketentuan mendirikan PT oleh minimun 2 orang serta terdapatnya syarat modal dasar minimun sepanjang ini ditatap selaku hambatan untuk pelaku usaha yang hendak mendirikan PT buat menyokong bisnisnya. Oleh sebab itu lewat Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pemerintah kesimpulannya membuat terobosan yang membolehkan PT didirikan 1 orang( berikutnya diucap PT perorangan ataupun PT usaha mikro serta kecil).

Supaya tidak hanya jadi ketentuan yang cuma tertulis di kertas, pemerintah sudah mempersiapkan beberapa peraturan pelaksana supaya kebijakan ini dapat lekas dijalankan. Yang terkini merupakan PP Nomor. 8 Nomor. 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Dan Registrasi Pendirian, Pergantian, serta Pembubaran Perseroan yang Penuhi Kriteria Buat Usaha Mikro serta Kecil.

Apa saja prosedur serta syaratnya? Walaupun pendirinya cuma 1 orang, hendak namun butuh digarisbawahi kalau PT perorangan statusnya senantiasa badan hukum sama semacam PT yang sepanjang ini kita tahu dengan terdapatnya minimun 2 pendiri serta pemegang saham( berikutnya diucap PT biasa). 

Status PT perorangan selaku badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP Nomor. 8 Tahun 2021 yang mengatakan Perseroan Terbatas, yang berikutnya diucap Perseroan merupakan badan hukum yang ialah persekutuan modal, didirikan bersumber pada perjanjian, melaksanakan aktivitas usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya dibagi dalam saham ataupun badan hukum perorangan yang penuhi kriteria usaha mikro serta kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan menimpa usaha mikro serta kecil.

Kriteria usaha mikro serta kecil saat ini diatur di PP Nomor. 7/ 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Serta Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, Serta Menengah. Di sana kriterianya didetetapkan bersumber pada modal usaha ataupun penjualan tahunan. Tercantum usaha mikro bila mempunyai modal usaha optimal Rp1. 000. 000. 000, 00( satu miliyar rupiah) tidak tercantum tanah serta bangunan tempat usaha ataupun mempunyai hasil penjualan tahunan optimal Rp2. 000. 000. 000, 00( 2 miliyar rupiah).

Sebaliknya usaha kecil didetetapkan bersumber pada kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1. 000. 000. 000, 00( satu miliyar rupiah) sampai optimal Rp5. 000. 000. 000, 00( 5 miliyar rupiah) tidak tercantum tanah serta bangunan tempat usaha ataupun mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2. 000. 000. 000, 00( 2 miliyar rupiah) sampai optimal Rp15. 000. 000. 000, 00( 5 belas miliyar rupiah).

Tidak hanya itu PP Nomor. 8/ 2021 pula sudah menggariskan beberapa ketentuan supaya prosedur, ketentuan main, serta ketentuan mendirikan PT perorangan ataupun PT usaha mikro serta kecil jadi lebih gampang. Berikut ini merupakan poin- poinnya:

1. Tidak Terdapat Syarat Modal Dasar Minimal

Besaran modalnya didetetapkan bersumber pada keinginan serta keahlian pendirinya. Tetapi harap diingat bukan berarti PT usaha mikro kecil dapat didirikan tanpa modal. Karena, sehabis PT nya didirikan berlaku syarat penempatan serta penyetoran penuh 25% dari modal dasar perseroan serta fakta penyetorannya di informasikan secara elektronik ke Departemen Hukum serta HAM. Penyampaian fakta setor dicoba sangat lelet 60 hari sehabis pengisian Statment Pendirian. Tidak cuma itu, kalian pula butuh mencermati kriteria modal usaha di atas sebab syarat tersebut digunakan pada dikala melaksanakan pendirian ataupun registrasi aktivitas usaha.

2. Lumayan Mengisi Statment Pendirian PT Perorangan

Buat mendirikan PT perorangan ataupun PT usaha mikro serta kecil dapat dicoba tanpa akta notaris. Berbeda dengan ketentuan serta aplikasi yang tadinya dimana pendirian PT diawali dengan pembuatan akta notaris serta pengesahan akta pendirian tersebut buat dapat memperoleh status badan hukum. Di ketentuan terkini ini status badan hukum diperoleh sehabis memperoleh sertifikat registrasi secara elektronik.

3. Lumayan Satu Orang Pendiri

Jika sepanjang ini kalian kesusahan mendirikan PT buat kepentingan bisnis kalian sebab terhalang orang kedua yang hendak dijadikan pendiri ataupun pemegang saham kedua, hingga saat ini halangan itu telah teratasi. Yang butuh digarisbawahi di mari merupakan yang dapat jadi pendiri buat PT perorangan cumalah orang serta bukan badan hukum. Jika pendirinya merupakan badan hukum ataupun pendirinya lebih dari 1 orang hingga prosedur serta syaratnya masuk ke pendirian PT biasa.

4. Tidak Butuh Terdapat Komisaris di PT Perorangan

Lagi- lagi sebab ini PT perorangan hingga kalian betul- betul yang mempunyai, melaksanakan, serta mengendalikan PT tersebut. Gimana dengan tanggung jawabnya? Sebab PT perorangan statusnya merupakan badan hukum hingga tanggung jawab kalian sebatas modal industri. Ini yang membedakan PT perorangan dengan industri perorangan semacam Usaha Dagang( UD) serta Industri Dagang( PD).

5. Posisi Usaha

Sebab UUCK serta peraturan pelaksananya sangat bergantung pada Rencana Wilayah Tata Ruang( RDTR) hingga jika kalian ingin mendirikan industri berupa PT tercantum PT perorangan wajib mencermati RDTR tiap- tiap wilayah. Perihal ini bersumber pada Pasal 14 ayat( 1) UUCK yang melaporkan kalau kesesuaian aktivitas pemanfaatan ruang ialah kesesuaian rencana posisi aktivitas serta/ ataupun usahanya dengan RDTR. Misalnya untuk kalian yang hendak membuat PT baik PT biasa ataupun PT perorangan di daerah Jakarta kalian dapat mengecek di Jakarta1. Kalian dapat masukkan alamat yang hendak kalian pakai buat tempat usaha. Di sana telah diatur pembagian daerah cocok dengan peruntukannya.

Kode yang diperbolehkan buat melaksanakan aktivitas usaha di daerah Jakarta di antara lain merupakan K1, K2, K3, K4, C1. Jika posisi yang kalian seleksi buat mendirikan PT di Jakarta nyatanya bukan terletak di kode yang sepatutnya hingga kalian wajib mencari posisi yang lain. Sebab, sehabis urusan pendirian PT berakhir kalian wajib lanjut ke proses perizinan usaha yang diproses lewat sistem Online Single Submission( OSS). Sistem OSS telah terintegrasi dengan RDTR DKI Jakarta.

Buat pendirian PT Perorangan Anda dapat memakai Jasa Pembuatan PT dengan memperoleh dokumen selaku berikut:

• Pemesanan Nama PT
• Sertifikat Statment Pendirian
• NPWP Perusahaan